China Intensif Tindak Gereja Independen, Penangkapan Pemimpin Picu Sorotan Internasional
renunganhariankatolik.web.id – Pemerintah di bawah kepemimpinan Xi Jinping semakin memperketat pengawasan terhadap aktivitas keagamaan yang tidak berada dalam struktur resmi negara. Selain itu, aparat china menangkap sejumlah pemimpin gereja Protestan yang beroperasi di luar sistem yang disetujui pemerintah.
Di kota Chengdu, polisi menggeledah rumah dan kantor sebuah gereja, lalu menahan sembilan orang pada awal pekan. Setelah itu, aparat membebaskan sebagian dari mereka, namun tetap menahan beberapa tokoh utama untuk pemeriksaan lanjutan.
Lebih lanjut, kasus serupa juga muncul di wilayah lain sehingga kelompok-kelompok Kristen menilai tekanan meningkat secara signifikan. Mereka melihat aparat bergerak lebih cepat dan menerapkan tindakan yang lebih tegas dibandingkan pendekatan sebelumnya.
Pembongkaran Gedung Ibadah dan Pengawasan Ketat di Lapangan
Otoritas setempat merobohkan sebagian bangunan gereja di Wenzhou dengan menggunakan alat berat seperti buldoser dan derek. Kemudian, sejumlah video yang beredar melalui organisasi pemantau kebebasan beragama menampilkan proses pembongkaran tersebut.
Menurut laporan dari ChinaAid, aparat menempatkan ratusan personel di sekitar lokasi. Selain itu, warga sekitar meninggalkan area dan petugas membatasi aktivitas dokumentasi secara ketat.
Wenzhou dikenal sebagai salah satu pusat komunitas Kristen terbesar di China. Oleh karena itu, banyak pihak menilai langkah pembongkaran ini mencerminkan pendekatan yang semakin terkoordinasi terhadap gereja independen.
Respons Gereja dan Seruan Dukungan dari Jemaat
Salah satu gereja yang terdampak, Early Rain Covenant Church, menyebut penahanan para pemimpinnya sebagai operasi yang terstruktur. Pihak gereja juga melaporkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan sejumlah anggota.
Sebelumnya, pemimpin gereja mengirim surat kepada jemaat dan menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan tekanan tambahan. Ia juga meminta anggota mempersiapkan diri secara spiritual dan mempertahankan keyakinan mereka.
Di samping itu, gereja meminta dukungan doa dari para pendukung di dalam maupun luar negeri. Mereka menekankan pentingnya solidaritas agar komunitas tetap kuat di tengah situasi yang masih berkembang.
Kebijakan Ideologis dan Pengaturan Aktivitas Keagamaan
Pemerintah China menjalankan program Sinofikasi untuk menyesuaikan agama dengan nilai budaya nasional. Melalui program ini, pemerintah mendorong gereja dan kelompok agama menyesuaikan ajaran mereka dengan garis ideologi resmi.
Selain itu, pemerintah membatasi aktivitas keagamaan dan melarang kegiatan daring di luar platform resmi. Kebijakan ini mengubah cara gereja menyampaikan khotbah, mengelola dana, dan berinteraksi dengan jemaat.
Beberapa laporan internasional mengaitkan kebijakan ini dengan strategi penguatan kontrol sosial. Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa regulasi ini bertujuan menjaga stabilitas dan ketertiban publik.
Tanggapan Organisasi Internasional dan Isu Hak Asasi
Organisasi pemantau hak asasi manusia seperti Human Rights Watch menilai penangkapan dan pembatasan tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap kebebasan beragama. Karena itu, para peneliti menyerukan agar pemerintah menghormati hak untuk beribadah.
Media internasional seperti BBC melaporkan perkembangan kasus melalui wawancara dan pemantauan lapangan. Liputan tersebut menampilkan pandangan gereja sekaligus respons aparat terhadap peristiwa yang terjadi.
Sejumlah pihak internasional juga mendorong dialog yang lebih terbuka antara pemerintah dan komunitas agama. Dengan demikian, mereka berharap solusi yang muncul dapat menjaga keamanan negara sekaligus melindungi kebebasan berkeyakinan secara proporsional.
