renunganhariankatolik.web.id – Para pemimpin gereja dari berbagai denominasi di India memperkuat kerja sama untuk menghadapi sejumlah persoalan yang menyentuh kehidupan umat Kristiani.
Langkah tersebut muncul dalam pertemuan pertama National Federation of Churches in India atau NFCI di Bengaluru pada 18 September 2026.
Sekitar 45 uskup, uskup agung, pimpinan gereja, dan perwakilan denominasi Kristiani mengikuti pertemuan tersebut.
Forum itu berlangsung bersamaan dengan pertemuan kelima National Ecumenical Bishops’ Fellowship.
Para peserta membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan kebebasan beragama, hak konstitusional, aturan organisasi keagamaan, dan kondisi komunitas Kristiani.
Karena itu, para pemimpin gereja mendorong kerja sama yang lebih kuat.
Kardinal Anthony Poola Dorong Persatuan
Kardinal Anthony Poola membuka pertemuan tersebut dengan ajakan untuk memperkuat persatuan gereja.
Poola menjabat sebagai Uskup Agung Hyderabad dan memimpin Konferensi Waligereja India. Ia juga menjadi ketua NFCI.
Menurut Poola, gereja-gereja di India menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut membuat gereja membutuhkan respons bersama.
Ia menilai persatuan dapat membantu gereja menyampaikan aspirasi komunitas secara lebih terkoordinasi.
Selain itu, kerja sama antardenominasi dapat memperluas ruang dialog dengan pemerintah dan lembaga negara.
NFCI sendiri lahir pada Mei 2026 dalam pertemuan National Ecumenical Bishops’ Fellowship di Bengaluru.
Kini, federasi tersebut mulai menjalankan peran melalui pertemuan lintas denominasi.
NFCI Bahas Perubahan Aturan FCRA
Salah satu topik utama dalam pertemuan Bengaluru menyangkut perubahan Foreign Contribution Regulation Act atau FCRA.
Pemerintah India mengusulkan sejumlah perubahan terhadap aturan yang mengatur penerimaan kontribusi asing oleh organisasi.
Pemimpin gereja ingin menyampaikan pandangan mereka melalui jalur resmi.
Uskup Agung Joseph D’Souza mengusulkan agar gereja mengirim memorandum kepada pemerintah dan meminta pertemuan dengan Joint Parliamentary Committee atau JPC.
Komite tersebut tengah memeriksa rancangan perubahan aturan FCRA.
D’Souza menilai gereja perlu menyampaikan masukan secara terkoordinasi.
Dengan cara itu, komunitas Kristiani dapat menjelaskan dampak aturan terhadap kegiatan sosial dan pelayanan gereja.
Gereja Soroti Kegiatan Sosial
Gereja-gereja di India menjalankan berbagai pelayanan sosial melalui sekolah, rumah sakit, lembaga amal, dan program bantuan masyarakat.
Karena itu, perubahan aturan pendanaan dapat memengaruhi kegiatan tersebut.
Para pemimpin gereja ingin memastikan aturan baru tetap menjaga ruang bagi kegiatan sosial.
Mereka juga mendorong pemerintah membuka dialog dengan kelompok keagamaan dan organisasi masyarakat.
Langkah tersebut penting agar pembuat kebijakan memahami kondisi lapangan.
Selain itu, gereja dapat menyampaikan kebutuhan kelompok yang menerima bantuan dari lembaga Kristiani.
Dengan dialog yang terbuka, setiap pihak dapat membahas persoalan secara langsung.
Persoalan Kebebasan Beragama Ikut Dibahas
Pertemuan NFCI juga membahas kebebasan beragama dan hak konstitusional umat Kristiani.
Topik tersebut muncul karena sejumlah negara bagian India memiliki aturan yang mengatur perpindahan agama.
Di Karnataka, misalnya, pemimpin gereja terus berdialog dengan pemerintah terkait aturan anti-konversi.
Uskup Agung Peter Machado menyampaikan perkembangan dialog tersebut dalam pertemuan NFCI.
Ia juga membahas perkara di Mahkamah Agung India yang berkaitan dengan kekerasan terhadap umat Kristiani, gereja, dan lembaga Kristiani.
Persoalan tersebut menunjukkan luasnya agenda yang harus gereja hadapi.
Karena itu, NFCI ingin membangun koordinasi agar setiap isu mendapat perhatian yang memadai.
Hak Dalit Kristiani Juga Menjadi Perhatian
Forum ekumenis tersebut turut membahas hak konstitusional dan status yang setara bagi Dalit Kristiani.
Pastor Anthoniraj Thumma menyampaikan perkembangan perkara yang sudah lama masuk dalam agenda Mahkamah Agung India.
Ia juga memberikan informasi mengenai Justice K.G. Balakrishnan Commission.
Komisi tersebut mengkaji persoalan status dan hak kelompok tertentu dalam sistem hukum India.
Pembahasan mengenai Dalit Kristiani memiliki arti penting bagi gereja.
Komunitas Kristiani ingin memastikan prinsip kesetaraan berlaku bagi seluruh warga negara.
Karena itu, gereja terus mengikuti proses hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Forum Ekumenis Juga Perhatikan Nagaland
Perkembangan di Nagaland turut memperlihatkan perhatian komunitas Kristiani terhadap kebebasan beragama.
Pada 12 September 2026, sekitar 5.000 umat Kristiani mengikuti aksi di Kohima.
Nagaland Joint Christian Forum menggelar aksi tersebut untuk menyampaikan aspirasi mengenai kebebasan beragama dan hak konstitusional.
Forum itu kemudian menyerahkan memorandum kepada Presiden India melalui gubernur.
Mereka menyoroti sejumlah persoalan, termasuk perubahan FCRA, kebebasan hati nurani, serta aturan keamanan di kawasan timur laut.
Forum tersebut juga meminta pemerintah membuka konsultasi dengan masyarakat.
Langkah itu menunjukkan bahwa isu hak beragama tidak hanya muncul dalam forum gereja tingkat nasional.
Komunitas di daerah juga aktif menyampaikan aspirasi melalui organisasi ekumenis.
NFCI Bentuk Kelompok Kerja Khusus
NFCI mengambil langkah lanjutan setelah pertemuan di Bengaluru.
Federasi tersebut membentuk kelompok inti yang akan menangani berbagai persoalan aktual.
Kelompok itu akan mengadakan pertemuan secara berkala.
NFCI juga memberikan kewenangan kepada kelompok inti untuk menambah anggota sesuai kebutuhan.
Selain itu, kelompok tersebut dapat menunjuk koordinator dan sekretaris eksekutif.
Struktur tersebut membantu NFCI merespons persoalan dengan lebih cepat.
Forum juga dapat menggunakan kelompok tersebut untuk mengoordinasikan sikap antargereja.
Dengan demikian, NFCI tidak hanya berfungsi sebagai ruang pertemuan.
Federasi itu mulai membangun mekanisme kerja untuk menangani berbagai isu yang menyangkut komunitas Kristiani.
Persatuan Menjadi Fokus Utama
Para pemimpin gereja melihat persatuan sebagai langkah penting dalam menghadapi tantangan.
Setiap denominasi memiliki struktur dan karakter masing-masing. Namun, mereka juga menghadapi sejumlah persoalan yang sama.
Kebebasan beragama menjadi salah satu isu yang mempertemukan berbagai kelompok tersebut.
Selain itu, aturan pendanaan, hak konstitusional, serta perlindungan lembaga sosial juga membutuhkan perhatian bersama.
Karena itu, NFCI ingin memperkuat komunikasi antargereja.
Forum tersebut juga membuka ruang bagi berbagai denominasi untuk menyampaikan pandangan.
Gereja Dorong Dialog dengan Pemerintah
NFCI memilih jalur dialog dalam menyampaikan aspirasi.
Para pemimpin gereja ingin bertemu dengan lembaga pemerintah dan parlemen untuk membahas kebijakan yang berdampak pada komunitas Kristiani.
Pendekatan tersebut memberi ruang bagi gereja untuk menyampaikan data, pengalaman, dan masukan langsung.
Pada saat yang sama, pemerintah dapat menjelaskan tujuan setiap kebijakan kepada kelompok yang terdampak.
Dengan pola komunikasi seperti itu, kedua pihak dapat membahas perbedaan secara terbuka.
Forum ekumenis pun dapat menjalankan perannya sebagai jembatan antara komunitas gereja dan lembaga publik.
NFCI Siapkan Langkah Berikutnya
Pertemuan di Bengaluru menjadi tahap awal bagi NFCI untuk menjalankan agenda bersama.
Federasi tersebut kini memiliki kelompok inti dan sejumlah isu prioritas.
Perubahan FCRA menjadi salah satu perhatian utama. Kebebasan beragama dan hak konstitusional juga masuk dalam agenda.
Selanjutnya, NFCI akan menghadapi berbagai perkembangan hukum dan kebijakan di India.
Para pemimpin gereja ingin menjaga komunikasi dengan pemerintah dan lembaga legislatif.
Mereka juga perlu mempertahankan koordinasi antardenominasi.
Dengan begitu, gereja-gereja di India memiliki ruang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi komunitas Kristiani.
Pertemuan ekumenis terbaru menunjukkan satu arah yang jelas. Para pemimpin gereja ingin memperkuat persatuan sambil menggunakan dialog dan jalur konstitusional untuk memperjuangkan kebebasan beragama serta hak umat Kristiani.
