renunganhariankatolik.web.id – Pemerintah Nepal menangkap 10 warga asing atas dugaan kegiatan misionaris Kristen dan penyalahgunaan visa turis. Kasus tersebut mencuat setelah aparat menemukan aktivitas kamp kesehatan tanpa izin resmi di Distrik Morang.
Penangkapan berlangsung pada Rabu, 28 Oktober 2026, di kawasan Bargachhi, Kanepokhari Rural Municipality-7, Provinsi Koshi, Nepal timur.
Kesepuluh warga asing tersebut berasal dari Amerika Serikat, Brasil, dan Kanada. Mereka memasuki Nepal menggunakan visa wisata, tetapi aparat menduga mereka menjalankan aktivitas di luar izin kunjungan.
Kementerian Dalam Negeri Nepal menyatakan bahwa kelompok tersebut mengikuti kegiatan kesehatan melalui organisasi bernama Mercy Development.
Organisasi itu memiliki hubungan dengan aktivitas keagamaan Kristen di wilayah setempat. Aparat kemudian memeriksa dugaan pelanggaran administrasi keimigrasian dan kegiatan penyebaran agama.
Kasus ini menarik perhatian publik karena Nepal menerapkan aturan ketat mengenai aktivitas misionaris dan penggunaan visa wisata.
Nepal Tangkap 10 Warga Asing dari Tiga Negara
Aparat Nepal mengidentifikasi sepuluh warga asing yang mengikuti kegiatan kamp kesehatan di Distrik Morang.
Kelompok tersebut terdiri atas lima warga Amerika Serikat, tiga warga Brasil, dan dua warga Kanada.
Catatan imigrasi menunjukkan bahwa mereka memasuki Nepal pada 22 dan 23 Oktober 2026.
Mereka menggunakan visa turis dengan masa berlaku hingga rentang 6–21 November 2026.
Namun, pemerintah Nepal menemukan indikasi bahwa aktivitas mereka tidak sesuai dengan tujuan visa tersebut.
Sejumlah peserta menjalankan pelayanan kesehatan sebagai tenaga medis asing. Aparat menyatakan bahwa kegiatan tersebut membutuhkan izin kerja atau persetujuan khusus dari otoritas terkait.
Komite Pemantauan Warga Asing tingkat distrik kemudian mengambil langkah administratif terhadap kelompok tersebut.
Petugas menyita paspor dan dokumen perjalanan mereka sebelum menyerahkan berkas kepada Departemen Imigrasi Nepal.
Otoritas imigrasi selanjutnya memeriksa kemungkinan pelanggaran visa dan menentukan langkah hukum sesuai hasil penyelidikan.
Kamp Kesehatan Memicu Dugaan Aktivitas Misionaris
Penyelidikan bermula dari kegiatan kamp kesehatan yang melibatkan tenaga medis asing di kawasan Bargachhi.
Organisasi Mercy Development menjalankan kegiatan tersebut dengan melibatkan sejumlah warga negara asing.
Program itu berlangsung selama empat hari mulai 25 Oktober 2026.
Pastor Pavel Dangal berperan sebagai penyelenggara kegiatan tersebut.
Aparat setempat menaruh perhatian karena organisasi tersebut memiliki hubungan dengan aktivitas penyebaran agama Kristen.
Pemerintah Nepal menduga kegiatan kesehatan itu berkaitan dengan agenda keagamaan yang melampaui izin visa turis para peserta.
Selain persoalan agama, pemerintah juga menyoroti pelayanan medis tanpa izin resmi.
Aturan keimigrasian Nepal mewajibkan warga asing memperoleh izin sesuai jenis kegiatan mereka.
Visa wisata tidak otomatis memberikan hak kepada pemegangnya untuk bekerja atau menjalankan pelayanan profesional.
Karena itu, pihak imigrasi harus memastikan apakah para peserta melanggar ketentuan tersebut.
Hingga laporan pada 29 Oktober 2026, otoritas masih menangani pemeriksaan dokumen dan dugaan pelanggaran.
Belum ada kepastian mengenai putusan pengadilan ataupun deportasi terhadap kesepuluh warga asing tersebut.
Lokasi Kegiatan Awalnya Memiliki Rencana Pembangunan Rumah Sakit
Penyelidikan juga mengungkap informasi mengenai lokasi kegiatan Mercy Development.
Seorang pengusaha setempat bernama Navaraj Shrestha sebelumnya membangun enam bangunan pada lahan seluas sekitar tiga kattha.
Shrestha semula merencanakan kawasan tersebut sebagai fasilitas rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.
Namun, sejumlah laporan lokal menyebutkan bahwa bangunan tersebut kemudian menjadi tempat aktivitas keagamaan dan program masyarakat.
Pastor Pavel Dangal sebelumnya juga menjalankan kegiatan pembelajaran agama Kristen di kawasan tersebut.
Selain itu, dua pastor dan beberapa instruktur keterampilan menjahit tinggal di kompleks bangunan tersebut.
Perubahan fungsi bangunan memunculkan persoalan di tengah masyarakat setempat.
Sejumlah warga mempertanyakan penggunaan fasilitas yang semula memiliki tujuan pelayanan kesehatan.
Informasi lokal menyebutkan bahwa penyelenggara mengadakan kamp kesehatan setelah muncul perselisihan mengenai aktivitas keagamaan di kawasan itu.
Aparat kemudian memperluas pemeriksaan terhadap izin kegiatan dan keterlibatan tenaga asing.
Mengapa Nepal Membatasi Kegiatan Misionaris?
Nepal memiliki aturan hukum yang mengatur aktivitas keagamaan dan upaya mengajak orang berpindah agama.
Negara di kawasan Himalaya itu mengakui kebebasan beragama melalui konstitusinya.
Namun, hukum Nepal juga melarang tindakan konversi agama tertentu dan aktivitas yang bertujuan mengubah keyakinan orang lain.
Konstitusi Nepal tahun 2015 memberikan hak kepada masyarakat untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai keyakinan masing-masing.
Pada saat yang sama, ketentuan konstitusi membatasi tindakan yang bertujuan mengubah agama seseorang.
Kitab hukum pidana Nepal tahun 2017 juga mengatur larangan aktivitas penyebaran agama dengan tujuan konversi.
Ketentuan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara kebebasan beragama dan perlindungan tradisi masyarakat.
Sejumlah organisasi pembela hak asasi manusia menilai pembatasan yang terlalu luas dapat memengaruhi kebebasan kelompok agama minoritas.
Di sisi lain, pemerintah Nepal memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan imigrasi dan mengawasi kegiatan warga asing.
Dalam kasus terbaru, aparat memusatkan perhatian pada dua persoalan utama.
Pertama, pemerintah memeriksa dugaan kegiatan misionaris yang melanggar ketentuan hukum.
Kedua, aparat menyelidiki kegiatan pelayanan kesehatan tanpa izin kerja yang sesuai.
Kedua persoalan tersebut membutuhkan pemeriksaan terpisah agar proses hukum berjalan secara adil.
Nepal Sebelumnya Juga Menangkap 24 Warga Korea Selatan
Kasus sepuluh warga asing ini bukan peristiwa pertama yang menyangkut dugaan aktivitas misionaris pada Oktober 2026.
Sebelumnya, aparat Nepal menangkap 24 warga Korea Selatan pada 10 Oktober 2026.
Penangkapan tersebut berlangsung di wilayah Sundarharaicha, Distrik Morang.
Aparat menemukan bahwa kelompok tersebut mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan keagamaan melalui Nepal New Covenant College.
Para peserta memasuki Nepal menggunakan visa wisata.
Namun, aparat menilai aktivitas mereka berpotensi melanggar ketentuan izin kunjungan.
Pemerintah kemudian menyerahkan mereka kepada Departemen Imigrasi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Kasus tersebut memperlihatkan perhatian pemerintah Nepal terhadap kegiatan keagamaan yang melibatkan warga asing.
Meski kedua peristiwa berlangsung di Distrik Morang, belum ada informasi yang membuktikan hubungan langsung antara kedua kelompok.
Karena itu, kedua kasus membutuhkan pemeriksaan berdasarkan fakta masing-masing.
Pemerintah Nepal Perketat Pengawasan Visa Turis
Penangkapan sepuluh warga asing menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan keimigrasian Nepal.
Pemerintah mengharuskan setiap pendatang asing menjalankan aktivitas sesuai tujuan visa mereka.
Wisatawan tidak dapat menggunakan visa turis sebagai pengganti izin kerja atau izin kegiatan profesional.
Ketentuan tersebut juga mencakup kegiatan sukarela yang memenuhi kategori pekerjaan menurut aturan imigrasi Nepal.
Organisasi internasional yang ingin menjalankan program kesehatan perlu memastikan kelengkapan dokumen dan persetujuan pemerintah.
Langkah tersebut membantu mencegah persoalan hukum sekaligus melindungi keselamatan masyarakat penerima layanan.
Dalam kasus Mercy Development, pemerintah harus membuktikan apakah para peserta mengetahui kewajiban perizinan tersebut.
Aparat juga perlu memeriksa peran penyelenggara dalam mengatur kedatangan serta aktivitas tenaga asing.
Pemeriksaan menyeluruh dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Penyelidikan Berlanjut, Nasib 10 Warga Asing Belum Pasti
Departemen Imigrasi Nepal kini menangani dokumen perjalanan kesepuluh warga asing tersebut.
Otoritas akan menilai aktivitas mereka berdasarkan aturan visa, perizinan profesional, dan ketentuan hukum yang relevan.
Pemerintah juga dapat mempertimbangkan sanksi administratif apabila penyelidikan membuktikan pelanggaran.
Namun, aparat belum mengumumkan keputusan akhir mengenai kemungkinan deportasi atau tindakan hukum lainnya.
Kasus ini turut memunculkan perhatian terhadap hubungan antara kegiatan kemanusiaan dan aktivitas keagamaan.
Pelayanan kesehatan memiliki tujuan penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.
Meski demikian, setiap penyelenggara wajib menghormati hukum dan aturan administrasi negara tempat mereka menjalankan program.
Pemerintah Nepal juga perlu memastikan bahwa proses pemeriksaan tetap menghormati hak para warga asing.
Dugaan pelanggaran tidak otomatis membuktikan kesalahan seluruh peserta kegiatan.
Penyelidikan yang transparan akan membantu menjelaskan tujuan kamp kesehatan, peran organisasi, serta tanggung jawab setiap individu.
Penangkapan 10 warga asing atas dugaan kegiatan misionaris ini menjadi perhatian dalam perkembangan kebijakan keagamaan Nepal.
Peristiwa tersebut sekaligus mengingatkan organisasi internasional mengenai pentingnya memahami aturan lokal sebelum menjalankan kegiatan sosial.
Kini, publik menantikan hasil pemeriksaan Departemen Imigrasi Nepal untuk mengetahui kelanjutan kasus tersebut.
