renunganhariankatolik.web.id – Kardinal Joseph Zen kembali menghadapi kekalahan dalam proses hukum di Hong Kong.
Pengadilan banding Hong Kong menolak permohonan banding Zen dan empat tokoh lainnya pada Kamis, 3 September 2026.
Putusan tersebut mempertahankan vonis yang muncul pada 2022.
Kasus itu berkaitan dengan 612 Humanitarian Relief Fund.
Dana tersebut membantu orang-orang yang menghadapi persoalan hukum dan medis setelah demonstrasi Hong Kong pada 2019.
Zen dan empat pengelola dana lainnya menghadapi tuntutan karena tidak mendaftarkan organisasi tersebut sesuai aturan.
Namun, perjuangan hukum mereka belum berakhir.
Kelima terdakwa berencana membawa perkara tersebut ke Court of Final Appeal, pengadilan tertinggi Hong Kong.
Pengadilan Menolak Banding Kardinal Zen
Pengadilan Banding Hong Kong memeriksa perkara Zen bersama empat terdakwa lain.
Mereka terdiri dari Margaret Ng, Cyd Ho, Denise Ho, dan Hui Po-keung.
Kelima orang tersebut pernah mengelola 612 Humanitarian Relief Fund.
Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukuman kepada mereka pada November 2022.
Masing-masing harus membayar denda HK$4.000.
Jumlah tersebut setara sekitar US$510.
Pengadilan banding kini mempertahankan keputusan tersebut.
Tiga hakim menilai dana 612 masuk dalam kategori “society” menurut Societies Ordinance.
Karena itu, pengelola harus mendaftarkan kelompok tersebut kepada polisi atau meminta pengecualian.
Para hakim juga menilai aturan pendaftaran tersebut tidak melanggar hak kebebasan berserikat.
Dana 612 Membantu Demonstran Hong Kong
Kasus ini bermula dari demonstrasi besar di Hong Kong pada 2019.
Gelombang aksi tersebut muncul setelah pemerintah Hong Kong mengusulkan aturan ekstradisi.
Banyak warga menolak aturan tersebut.
Aksi kemudian berkembang menjadi gerakan pro-demokrasi yang berlangsung berbulan-bulan.
Situasi itu juga memicu penangkapan dalam jumlah besar.
Para pengelola 612 Humanitarian Relief Fund kemudian membentuk dana bantuan.
Mereka menggunakan dana tersebut untuk membantu kebutuhan medis dan hukum.
Dana itu mendukung orang-orang yang mengalami persoalan setelah mengikuti demonstrasi.
Organisasi tersebut akhirnya menghentikan kegiatan pada Oktober 2021.
Namun, aparat Hong Kong kemudian menyelidiki aktivitas para pengelolanya.
Polisi Awalnya Menggunakan Undang-Undang Keamanan Nasional
Kasus Zen memiliki latar belakang yang lebih luas.
Polisi menangkap Zen pada Mei 2022 bersama beberapa pengelola dana.
Saat itu, aparat menggunakan dugaan pelanggaran Undang-Undang Keamanan Nasional sebagai dasar penangkapan.
Pihak berwenang mencurigai mereka melakukan kolusi dengan pihak asing.
Namun, jaksa akhirnya tidak membawa Zen ke pengadilan dengan dakwaan tersebut.
Proses persidangan kemudian berfokus pada Societies Ordinance.
Perbedaan tersebut penting untuk memahami perkara ini.
Zen tidak menerima vonis berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional.
Pengadilan menghukumnya karena persoalan pendaftaran dana 612.
Pengadilan Anggap Dana 612 sebagai Organisasi
Tim hukum Zen memiliki pandangan berbeda.
Mereka berpendapat bahwa dana tersebut tidak memenuhi pengertian organisasi yang harus mendaftar.
Mereka juga mempertanyakan penerapan aturan terhadap sebuah dana bantuan.
Namun, tiga hakim banding mengambil kesimpulan berbeda.
Mereka menilai para pengelola memiliki hubungan dan kewajiban bersama.
Mereka juga melihat aktivitas dana sebagai sebuah kegiatan terorganisasi.
Karena itu, pengadilan memasukkan dana 612 ke dalam definisi “society”.
Putusan tersebut menjadi bagian penting dalam perkara ini.
Pengadilan juga menilai aturan tersebut memiliki keseimbangan antara kebebasan berserikat dan kepentingan keamanan publik.
Kebebasan Berserikat Menjadi Perhatian
Perkara Zen kemudian memunculkan perdebatan lebih luas.
Para pendukung Zen melihat persoalan kebebasan berserikat sebagai isu utama.
Mereka khawatir aturan pendaftaran dapat membuat masyarakat enggan membentuk kelompok sosial.
Mereka juga mempertanyakan batas kewenangan pemerintah dalam mengatur organisasi masyarakat.
Tim hukum para terdakwa ingin pengadilan memberikan kejelasan mengenai arti “society”.
Mereka juga ingin mengetahui kapan sebuah kelompok harus mendaftarkan aktivitasnya.
Karena itu, mereka memutuskan melanjutkan perkara ke pengadilan tertinggi.
Langkah tersebut dapat memberikan penafsiran hukum yang lebih jelas.
Kardinal Zen Tetap Menjadi Tokoh Penting
Joseph Zen memiliki sejarah panjang dalam kehidupan Gereja Katolik Hong Kong.
Ia pernah menjabat sebagai Uskup Hong Kong.
Ia memimpin keuskupan tersebut hingga pensiun pada 2009.
Setelah pensiun, Zen tetap aktif menyuarakan demokrasi dan hak masyarakat.
Ia juga sering menyampaikan pandangan mengenai kebebasan beragama di China.
Sikap tersebut membuat Zen menjadi salah satu tokoh Katolik paling dikenal di Asia.
Usianya kini mencapai 94 tahun.
Meski demikian, ia tetap mengikuti proses hukum terkait dana 612.
Kasus tersebut kembali menempatkan namanya dalam perhatian internasional.
Empat Terdakwa Lain Ikut Mengajukan Banding
Zen tidak menghadapi perkara ini seorang diri.
Empat pengelola lain juga mengajukan banding.
Mereka terdiri dari pengacara Margaret Ng, penyanyi Denise Ho, akademisi Hui Po-keung, dan mantan legislator Cyd Ho.
Kelima orang tersebut menerima denda yang sama pada 2022.
Sementara itu, Sze Ching-wee menjalankan tugas sebagai sekretaris dana.
Ia menerima denda HK$2.500.
Sze tidak mengajukan banding atas vonisnya.
Perjuangan Hukum Belum Selesai
Putusan 3 September belum mengakhiri perkara tersebut.
Zen dan empat mantan pengelola dana ingin mengajukan permohonan ke Court of Final Appeal.
Mereka ingin pengadilan tertinggi meninjau persoalan hukum yang muncul.
Langkah tersebut juga dapat memperjelas batas aturan mengenai organisasi masyarakat.
Margaret Ng menyampaikan bahwa kebebasan berserikat menjadi perhatian utama.
Karena itu, tim hukum mereka masih memiliki alasan untuk melanjutkan proses.
Pengadilan tertinggi nantinya akan menentukan apakah perkara tersebut layak masuk ke tahap berikutnya.
Pemerintah Hong Kong Terus Memperketat Aturan
Kasus Zen juga muncul dalam situasi politik Hong Kong yang berubah drastis sejak 2019.
Pemerintah China memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong pada Juni 2020.
Aturan tersebut memperluas kewenangan pemerintah dalam menangani persoalan keamanan.
Sejak itu, aparat menindak sejumlah tokoh pro-demokrasi.
Situasi tersebut juga memengaruhi organisasi masyarakat sipil.
Karena itu, kelompok hak asasi manusia terus memperhatikan perkara yang melibatkan tokoh pro-demokrasi.
Kasus Zen mendapat perhatian khusus karena melibatkan seorang pemimpin Gereja Katolik senior.
Gereja Katolik Hong Kong Menghadapi Situasi Sulit
Kardinal Zen sudah lama menyuarakan kepedulian terhadap Gereja di China.
Ia juga pernah mengkritik pendekatan yang menurutnya dapat mengurangi kebebasan Gereja.
Pandangan tersebut membuatnya memiliki posisi berbeda dari sejumlah tokoh Gereja lainnya.
Meski begitu, kasus dana 612 tidak berkaitan langsung dengan kegiatan keagamaan Zen.
Pengadilan menangani persoalan tersebut melalui aturan organisasi masyarakat.
Namun, posisi Zen sebagai kardinal membuat perkara ini memiliki perhatian khusus bagi umat Katolik.
Banyak umat mengikuti perkembangan kasus tersebut dengan cermat.
Vonis Tidak Mengubah Peran Zen
Kekalahan banding tidak langsung mengubah peran Zen dalam Gereja.
Ia tetap menjadi Uskup Emeritus Hong Kong.
Ia juga tetap menjadi anggota College of Cardinals.
Usianya memang membuat aktivitasnya semakin terbatas.
Namun, Zen masih muncul dalam sejumlah kegiatan Gereja.
Ia juga tetap menyampaikan pandangan mengenai kebebasan beragama dan kehidupan umat Katolik China.
Karena itu, proses hukum ini menjadi salah satu bagian dari perjalanan panjangnya dalam memperjuangkan prinsip yang ia yakini.
Apa Dampak Putusan Ini?
Putusan pengadilan dapat membawa dampak lebih luas bagi organisasi masyarakat di Hong Kong.
Kelompok sosial harus memperhatikan aturan pendaftaran dengan lebih cermat.
Mereka juga perlu memahami batas kegiatan yang masuk dalam kategori “society”.
Keputusan tersebut dapat mendorong organisasi lain melakukan evaluasi terhadap struktur mereka.
Di sisi lain, kelompok masyarakat sipil melihat perkara ini sebagai ujian terhadap kebebasan berserikat.
Perdebatan tersebut kemungkinan terus berlangsung hingga pengadilan tertinggi mengambil sikap.
Karena itu, perhatian publik terhadap perkara Zen belum akan berakhir.
Kardinal Zen Masih Melanjutkan Perjuangan
Kardinal Joseph Zen memang kalah dalam banding.
Namun, ia belum menghentikan perjuangan hukumnya.
Ia bersama empat terdakwa lain ingin membawa perkara tersebut ke Court of Final Appeal.
Kasus ini bermula dari kegiatan 612 Humanitarian Relief Fund yang membantu orang-orang setelah demonstrasi Hong Kong pada 2019.
Pengadilan menilai dana tersebut memenuhi definisi “society”.
Karena itu, para pengelolanya harus mendaftarkan kelompok tersebut atau meminta pengecualian.
Zen dan tim hukumnya memiliki pandangan berbeda.
Mereka ingin pengadilan memperjelas penerapan aturan tersebut.
Kini, pengadilan tertinggi Hong Kong menjadi tujuan berikutnya.
Perkembangan selanjutnya akan menentukan arah akhir perkara ini.
Bagi Zen, persoalan tersebut bukan sekadar tentang denda.
Perkara ini juga menyentuh perdebatan mengenai kebebasan berserikat dan ruang masyarakat sipil di Hong Kong.
