Gereja Katolik Filipina Serukan Penghormatan HAM agar Pelanggaran Era Darurat Militer Tak Terulang

renunganhariankatolik.web.id – Gereja Katolik Filipina mengajak masyarakat mengingat kembali masa darurat militer agar pelanggaran hak asasi manusia tidak kembali terjadi. Seruan itu muncul saat Filipina memperingati 54 tahun deklarasi darurat militer pada 21 September 2026.

Gereja melihat sejarah sebagai pelajaran penting bagi generasi sekarang. Karena itu, masyarakat tidak cukup hanya mengenang peristiwa masa lalu.

Gereja juga mendorong umat untuk menjaga kebebasan, martabat manusia, dan ruang demokrasi. Langkah tersebut perlu berjalan bersama upaya meminta pertanggungjawaban dari pihak yang memegang kekuasaan.

Gereja Ajak Masyarakat Tidak Melupakan Sejarah

Konferensi Pemimpin Tarekat Utama di Filipina menggelar misa di Katedral Cubao, Quezon City. Misa tersebut menjadi bagian dari peringatan 54 tahun deklarasi darurat militer.

Pastor Angelito Cortez, OFM, menyampaikan pesan penting dalam homilinya. Ia mengajak umat mengubah ingatan sejarah menjadi kewaspadaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Cortez, masyarakat perlu melihat sejarah sebagai cara untuk menjaga masa depan. Ia juga meminta umat tidak berhenti pada doa dan kegiatan peringatan.

Sebaliknya, masyarakat perlu mengambil sikap ketika melihat ancaman terhadap martabat manusia. Gereja juga mendorong generasi muda memahami sejarah secara jujur.

Pelanggaran HAM Jadi Bagian Penting dalam Ingatan Sejarah

Ferdinand Marcos Sr. menetapkan darurat militer pada 1972. Pemerintah kemudian mengakhiri rezim tersebut setelah People Power Revolution pada 1986.

Periode tersebut meninggalkan catatan panjang tentang pelanggaran HAM. Berbagai catatan sejarah mencatat penangkapan tanpa proses hukum, penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, serta pembatasan kebebasan sipil.

Gereja melihat pengalaman tersebut sebagai peringatan bagi masyarakat. Kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi dapat mengancam hak warga ketika lembaga pengawasan tidak berjalan secara kuat.

Karena itu, masyarakat perlu menjaga institusi demokrasi. Mereka juga perlu mempertahankan ruang untuk menyampaikan kritik secara sah.

Kardinal David Tekankan Kejujuran dalam Mengingat Sejarah

Kardinal Pablo Virgilio David juga mengajak masyarakat melihat sejarah dengan kejujuran. Ia meminta masyarakat menghormati para korban serta mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu.

David mengingat masa darurat militer ketika ia masih berusia 13 tahun. Pada masa itu, pemerintah menghentikan penerbitan sejumlah surat kabar dan siaran media.

Tentara juga muncul di berbagai jalan. Aparat menangkap sejumlah pemimpin politik.

Pengalaman tersebut menunjukkan bagaimana ketakutan dapat membungkam masyarakat. Selain itu, pengalaman itu memperlihatkan risiko ketika lembaga negara kehilangan ruang untuk menjalankan fungsi pengawasan.

David kemudian mengaitkan pengalaman tersebut dengan Konstitusi Filipina 1987. Menurutnya, konstitusi tersebut memuat perlindungan yang lahir dari pengalaman negara menghadapi pemerintahan otoriter.

Gereja Minta Akuntabilitas Tetap Berjalan

Peringatan sejarah juga membawa pesan tentang akuntabilitas. Gereja meminta masyarakat terus menjaga prinsip bahwa hukum berlaku bagi semua pihak.

Konferensi Pemimpin Tarekat Utama Filipina menilai masyarakat perlu meminta pertanggungjawaban ketika pejabat menyalahgunakan kekuasaan. Gereja juga mengingatkan pentingnya perlindungan bagi korban dan keluarga mereka.

Selain itu, gereja meminta masyarakat mempertahankan kebebasan menyampaikan pendapat. Kritik terhadap pemerintah menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

Dengan begitu, masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan tanpa rasa takut. Pemerintah juga dapat menerima kritik sebagai bagian dari proses demokrasi.

Gereja Soroti Ancaman terhadap Ruang Demokrasi

National Council of Churches in the Philippines ikut mengeluarkan pernyataan pada peringatan tahun ini. Lembaga tersebut menilai masyarakat perlu menghubungkan ingatan sejarah dengan persoalan HAM masa kini.

NCCP menyoroti sejumlah persoalan seperti korupsi, pembatasan ruang demokrasi, dan kriminalisasi terhadap kelompok yang menyampaikan kritik.

Lembaga tersebut juga menyinggung kasus yang melibatkan aktivis, pekerja gereja, masyarakat adat, petani, dan pembela HAM. Mereka meminta pemerintah tidak menggunakan aturan keamanan untuk membungkam advokasi yang sah.

Menurut NCCP, masyarakat membutuhkan ruang aman untuk menyampaikan pendapat. Demokrasi juga membutuhkan perlindungan terhadap kelompok yang memperjuangkan hak masyarakat.

Generasi Muda Punya Peran Penting

Gereja juga meminta para pemimpin agama membantu generasi muda memahami sejarah. Pengetahuan tersebut dapat membantu anak muda mengenali risiko penyalahgunaan kekuasaan.

Generasi muda juga perlu memahami hubungan antara HAM dan demokrasi. Keduanya tidak hanya berkaitan dengan politik, tetapi juga kehidupan sehari-hari.

Sekolah, keluarga, dan komunitas dapat membantu memperkenalkan sejarah secara kritis. Dengan pendekatan tersebut, anak muda dapat memahami berbagai peristiwa tanpa mengabaikan pengalaman korban.

Selain itu, masyarakat perlu memeriksa informasi sebelum mempercayainya. Langkah ini semakin penting ketika media sosial mempercepat penyebaran informasi tentang sejarah dan politik.

Peringatan Darurat Militer Masih Relevan

Peringatan 54 tahun deklarasi darurat militer menunjukkan bahwa pengalaman masa lalu masih memiliki arti bagi Filipina. Masyarakat terus memperdebatkan cara memahami sejarah tersebut.

Gereja memilih pendekatan yang menekankan martabat manusia, kebenaran, dan akuntabilitas. Pesan tersebut juga mengajak masyarakat menjaga institusi demokrasi.

Sementara itu, berbagai kelompok masyarakat menggelar kegiatan peringatan di sejumlah wilayah. Aksi tersebut menunjukkan bahwa sejarah darurat militer masih menjadi bagian dari percakapan publik Filipina.

Gereja kemudian mengajak umat melihat peringatan tersebut sebagai kesempatan untuk memperkuat komitmen terhadap HAM. Masyarakat dapat menghormati korban dengan menjaga agar pengalaman serupa tidak kembali terjadi.

Gereja Dorong Komitmen untuk Masa Depan

Gereja Katolik Filipina menempatkan ingatan sejarah sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Umat tidak hanya mengenang korban, tetapi juga menjaga nilai yang dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Karena itu, gereja mendorong masyarakat mempertahankan kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Gereja juga meminta umat terus memperhatikan kondisi kelompok yang menghadapi tekanan.

Pesan tersebut menjadi semakin penting ketika masyarakat menghadapi berbagai persoalan baru. Demokrasi membutuhkan lembaga yang kuat dan warga yang berani menjaga ruang publik.

Pada akhirnya, peringatan darurat militer tidak berhenti pada masa lalu. Pengalaman tersebut menjadi pengingat bagi Filipina untuk terus melindungi HAM dan menjaga demokrasi. Dengan mengingat sejarah secara jujur, masyarakat dapat memahami risiko penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat komitmen untuk mencegahnya.