Umat Kristen dan Aktivis HAM Papua Kecam Pembakaran Salib Adat, Soroti Proyek Pemerintah
renunganhariankatolik.web.id – Umat Kristen dan aktivis hak asasi manusia (HAM) di Papua mengecam aksi pembakaran salib adat yang memicu keresahan masyarakat Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Nakias, Distrik Ngguti, pada Minggu, 1 November 2026. Orang tak dikenal merusak dan membakar salib hitam yang menjadi tanda larangan adat milik Marga Kamuyend.
Masyarakat adat menggunakan salib tersebut untuk menyampaikan penolakan terhadap pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer yang melintasi wilayah adat mereka.
Insiden ini kembali memunculkan perhatian terhadap konflik lahan antara masyarakat adat dan pelaksanaan proyek pembangunan pemerintah di Papua Selatan.
Kelompok advokasi Solidaritas Merauke mengecam tindakan tersebut dan mendesak pemerintah segera mengungkap pelakunya.
Mereka menilai aksi pembakaran salib bukan sekadar perusakan benda. Tindakan itu juga menyentuh nilai spiritual, identitas budaya, dan perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan tanah leluhur.
Pembakaran Salib Adat di Papua Memicu Kecaman
Pembakaran salib adat di Papua memicu kecaman karena masyarakat Marga Kamuyend menganggap salib tersebut sebagai simbol sakral.
Warga memasang salib hitam untuk menegaskan larangan adat sekaligus mempertahankan wilayah ulayat dari aktivitas pembangunan yang mereka persoalkan.
Menurut Solidaritas Merauke, orang tak dikenal mencabut, merusak, dan membakar salib tersebut pada 1 November 2026.
Peristiwa itu memicu protes masyarakat adat yang kemudian mendirikan kembali tanda salib di lokasi kejadian.
Juru bicara Solidaritas Merauke, Teddy Wakum, menyampaikan keprihatinan atas tindakan yang mengancam kebebasan masyarakat adat dalam mempertahankan hak mereka.
Ia menjelaskan bahwa salib hitam memiliki makna penting bagi masyarakat Malind, khususnya Marga Kamuyend.
Salib tersebut melambangkan hubungan spiritual antara manusia, leluhur, dan tanah adat yang menjadi sumber kehidupan mereka.
Karena itu, masyarakat tidak menganggap pembakaran tersebut sebagai perusakan biasa.
Mereka melihat tindakan tersebut sebagai ancaman terhadap simbol identitas dan perjuangan komunitas adat.
Solidaritas Merauke juga menduga adanya unsur intimidasi terhadap warga yang menolak pelepasan tanah ulayat untuk kepentingan pembangunan.
Namun, pihak berwenang masih perlu mengungkap identitas pelaku serta memastikan motif peristiwa tersebut melalui penyelidikan.
Salib Hitam Menjadi Simbol Larangan Adat dan Perlawanan
Masyarakat adat Papua memiliki hubungan yang kuat dengan tanah, hutan, dan warisan leluhur.
Bagi sejumlah komunitas, tanah adat bukan sekadar tempat tinggal atau sumber penghasilan. Mereka juga memandang wilayah tersebut sebagai bagian dari identitas budaya dan kehidupan spiritual.
Marga Kamuyend menggunakan salib hitam sebagai tanda sasi atau larangan adat.
Melalui simbol tersebut, warga menyampaikan pesan bahwa mereka menolak aktivitas yang mengancam keberadaan tanah dan hutan leluhur.
Tradisi ini memperlihatkan hubungan antara nilai kekristenan dan praktik adat masyarakat Papua.
Salib juga memiliki makna penting dalam iman Kristen karena melambangkan pengorbanan, keselamatan, dan pengharapan.
Sementara itu, masyarakat adat menggunakan simbol tersebut untuk memperkuat pesan perlindungan wilayah mereka.
Di Papua Selatan, sejumlah komunitas seperti Awyu, Muyu, Malind, dan Yei juga menggunakan salib merah sebagai penanda perjuangan atas wilayah adat.
Penggunaan salib tersebut memperlihatkan bahwa perjuangan masyarakat tidak hanya menyangkut persoalan ekonomi.
Mereka juga berupaya menjaga warisan budaya, hubungan dengan leluhur, dan keberlangsungan kehidupan generasi berikutnya.
Konflik Proyek Jalan 135 Kilometer di Merauke Jadi Sorotan
Persoalan pembakaran salib adat berkaitan dengan konflik pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer di wilayah Merauke.
Proyek jalan Wanam-Muting tersebut menjadi bagian dari agenda pembangunan yang bersinggungan dengan kawasan masyarakat adat.
Pemerintah Kabupaten Merauke sebelumnya menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/1105 Tahun 2025 mengenai pembangunan jalan tersebut.
Namun, Marga Kamuyend menyampaikan penolakan karena proyek tersebut melintasi kawasan tanah dan hutan adat mereka.
Solidaritas Merauke menilai aktivitas pembangunan mengancam ruang hidup masyarakat yang bergantung pada kawasan tersebut.
Kelompok advokasi itu juga menuduh pihak tertentu melakukan pembukaan lahan tanpa menghormati hak masyarakat adat.
Di sisi lain, pemerintah mempromosikan berbagai proyek strategis di Papua Selatan sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur mampu membuka akses wilayah, memperlancar distribusi, dan menciptakan peluang pekerjaan.
Meski demikian, masyarakat adat dan aktivis HAM mengingatkan pentingnya perlindungan lingkungan serta penghormatan terhadap hak ulayat.
Mereka meminta pemerintah menjalankan pembangunan melalui dialog yang melibatkan masyarakat secara bermakna.
Konflik ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional dan hak masyarakat adat.
Solidaritas Merauke Soroti Dugaan Intimidasi Berulang
Solidaritas Merauke menyatakan bahwa insiden pembakaran salib hitam bukan peristiwa pertama yang menimpa masyarakat adat.
Pada 3 Maret 2026, orang tak dikenal juga mencabut salib merah yang sebelumnya berdiri di wilayah adat Marga Kamuyend.
Kelompok advokasi tersebut turut melaporkan kehilangan delapan salib milik Marga Moiwend Buako.
Rangkaian peristiwa itu meningkatkan kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan intimidasi yang terus berulang.
Teddy Wakum menduga aksi tersebut memiliki hubungan dengan penolakan masyarakat terhadap proyek pembangunan.
Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dan pengumpulan bukti.
Solidaritas Merauke juga menyoroti penanganan insiden sebelumnya. Menurut kelompok tersebut, aparat belum memberikan tindak lanjut yang memadai atas kejadian pada Maret 2026.
Kondisi ini mendorong masyarakat dan aktivis HAM untuk kembali meminta perhatian pemerintah.
Mereka berharap aparat mampu memberikan jaminan keamanan bagi warga yang memperjuangkan hak atas tanah adat.
Selain itu, pemerintah perlu mencegah tindakan kekerasan yang berpotensi memperburuk hubungan antara masyarakat dan pelaksana proyek.
Aktivis Katolik Tegaskan Makna Salib Merah bagi Masyarakat Papua
Perjuangan masyarakat adat Papua juga mendapat perhatian dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).
Pada 28 Oktober 2026, sejumlah anggota PMKRI membawa salib merah dalam aksi demonstrasi di Jakarta.
Aksi tersebut bertujuan menyuarakan persoalan masyarakat adat yang menghadapi ancaman kehilangan ruang hidup akibat berbagai proyek berskala besar.
Ketua PMKRI, Natael Bremana, menjelaskan bahwa salib merah mencerminkan perlawanan masyarakat terhadap ancaman perampasan tanah.
Ia menegaskan bahwa simbol tersebut tidak membawa pesan separatisme maupun kampanye keagamaan.
Sebaliknya, salib merah mewakili perjuangan masyarakat adat dalam menjaga tanah leluhur mereka.
PMKRI juga menyoroti dampak pembangunan perkebunan kelapa sawit, tebu, dan proyek lainnya terhadap kehidupan masyarakat Papua.
Menurut organisasi tersebut, setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan kepentingan warga lokal.
Pemerintah juga perlu menghormati simbol adat dan keagamaan yang memiliki makna penting bagi kehidupan masyarakat.
Dengan demikian, pembakaran salib memunculkan persoalan yang lebih luas daripada sekadar tindakan perusakan.
Kasus tersebut berkaitan dengan penghormatan terhadap keyakinan, budaya, dan hak masyarakat adat.
Aktivis HAM Desak Pemerintah Bentuk Tim Pencari Fakta
Solidaritas Merauke mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengungkap pelaku pembakaran salib adat.
Kelompok tersebut meminta Presiden, Gubernur Papua Selatan, Bupati Merauke, dan lembaga negara terkait membentuk tim pencari fakta.
Tim tersebut perlu menyelidiki seluruh rangkaian kejadian serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab.
Selain itu, Solidaritas Merauke meminta aparat memastikan keamanan masyarakat adat Marga Kamuyend.
Mereka juga mendesak pemerintah dan perusahaan menghentikan aktivitas di wilayah adat yang menjadi objek sengketa.
Langkah tersebut bertujuan mencegah konflik lebih lanjut selama para pihak mencari penyelesaian.
Aktivis HAM mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi masyarakat adat.
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pengakuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga memberikan landasan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Selain itu, aturan otonomi khusus Papua mengatur penghormatan terhadap hak masyarakat adat.
Kerangka hukum tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk menangani konflik secara adil.
Penyelesaian yang transparan dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat keamanan.
Perlindungan Tanah Adat Papua Perlu Menjadi Prioritas
Konflik tanah adat di Merauke memperlihatkan tantangan besar dalam pelaksanaan proyek pembangunan di Papua Selatan.
Masyarakat adat menggantungkan kehidupan pada tanah, hutan, sungai, dan sumber daya alam yang berada di wilayah leluhur mereka.
Karena itu, setiap perubahan penggunaan lahan dapat membawa dampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
Aktivis lingkungan juga mengkhawatirkan kemungkinan kerusakan hutan akibat pembukaan kawasan untuk kepentingan proyek besar.
Kerusakan tersebut berpotensi mengurangi sumber pangan lokal dan mengganggu keseimbangan lingkungan.
Pemerintah perlu memperhatikan berbagai kekhawatiran tersebut sebelum memperluas kegiatan pembangunan.
Dialog terbuka dapat menjadi salah satu cara untuk menemukan penyelesaian yang menghormati seluruh pihak.
Selain itu, keterlibatan masyarakat adat sejak tahap perencanaan dapat membantu mencegah konflik berkepanjangan.
Pembangunan yang menghargai hak masyarakat lokal akan memiliki dasar sosial yang lebih kuat.
Pembakaran Salib Adat di Papua Memerlukan Penyelesaian Adil
Pembakaran salib adat di Merauke kembali menegaskan pentingnya perlindungan hak masyarakat adat Papua.
Umat Kristen, organisasi mahasiswa Katolik, dan aktivis HAM menyoroti makna salib sebagai simbol keagamaan sekaligus perjuangan masyarakat.
Mereka berharap pemerintah tidak mengabaikan keresahan warga yang mempertahankan tanah leluhur.
Kasus ini juga menuntut penyelidikan menyeluruh agar aparat dapat mengidentifikasi pelaku serta memastikan pertanggungjawaban hukum.
Pemerintah perlu membuka ruang komunikasi yang adil dengan masyarakat Marga Kamuyend dan komunitas adat lainnya.
Langkah tersebut dapat membantu mencegah kekerasan sekaligus mencari jalan keluar bagi konflik pembangunan.
Hingga perkembangan pemberitaan pada awal November 2026, Solidaritas Merauke terus mendesak pemerintah mengungkap kasus tersebut.
Masyarakat berharap pemerintah mampu menghadirkan keamanan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak ulayat.
Dengan demikian, penyelesaian kasus pembakaran salib adat di Papua bukan hanya menyangkut penegakan hukum.
Persoalan ini juga menjadi ujian bagi komitmen negara dalam melindungi kebebasan berkeyakinan, menghormati budaya, dan menjaga hak masyarakat adat.
